Jakarta – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sebagai Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan menggelar seremoni Penandatanganan Bersama Risk Control Matrix (RCM) Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) di Graha Elnusa (1/11). Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Traktat, Kick-Off, Upskilling, dan Workshop bersama para Business Process Owner sebagai Preparer, Reviewer, dan Approver pada aplikasi IMS yang telah dimulai sejak bulan Juni sampai dengan September 2021.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Utama PHI, Chalid Said Salim, beserta seluruh jajaran manajemen yang berperan sebagai Approver terkait Entity Level Control (ELC) dan Activity Level Control (ALC) pada aplikasi ICoFR Management System (IMS). Penandatanganan RCM menjadi milestone project implementasi ICoFR sesuai konsep The Three Lines Model (3LOD).

Dengan penandatanganan RCM ICoFR tersebut, jajaran manajemen sebagai Business Process Owner yang berperan sebagai Risk Owner dan Control Owner memperkuat sistem ICoFR berbasis three lines model dengan mendukung pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) Sertifikasi ICoFR dalam rangka mewujudkan pelaksanaan ICoFR untuk mendukung surat pernyataan direksi atas pengendalian internal pada Laporan Keuangan.

Pada kesempatan ini Chalid Said Salim menyampaikan bahwa seluruh jajaran manajemen PHI harus memahami konsep risk management & IcoFR sehingga dapat memberikan komitmen, support dan partisipasi aktif sebagai business process owner, risk owner, dan control owner atas bisnis proses, sehingga risk management, dan ICoFR dapat berjalan efektif. “Saya berharap seluruh manajemen di PHI dapat memahami konsep three lines of defense, risk management, dan ICoFR,” tambahnya.

Sementara itu, Vice President (VP) Business Support PHI, Satya Nugraha, menyampaikan bahwa setiap fungsi bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. “Implementasi risk management & ICoFR menjadi sebuah proses bersama yang dirancang dan dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai berkaitan dengan compliance terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku, operasi yang efektif dan efisien, serta financial reporting yang dapat diandalkan,” ujar Satya Nugraha.