Jakarta – PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) Regional Kalimantan di bawah Subholding Upstream menggelar seminar mengenai perkembangan kondisi lingkungan politik-ekonomi industri hulu migas nasional secara daring, Selasa (14/09). Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan update dan insight kepada tim manajemen PHI mengenai perspektif sejumlah pihak, terutama para stakeholder pengambil kebijakan terhadap industri hulu migas.

Hadir sebagai narasumber Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha, Direktur Eksekutif Reforminer Insitute Komaidi Notonegoro, dan Pimpinan Redaksi media online Dunia Energi, Dudi Rahman. Pada kesempatan tersebut Satya Widya Yudha menjelaskan mengenai iklim investasi migas saat ini terkait dengan pembagian bagi hasil produksi untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Disampaikannya bahwa untuk menggairahkan iklim investasi hulu migas nasional, diperlukan perubahan kebijakan dan regulasi, seperti: insentif fiskal, penyesuaian bagi hasil, komitmen kerja pasti, dan lain sebagainya.

Senada dengan hal tersebut, Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa revisi Undang Undang Migas sangat penting untuk segera diselesaikan karena banyak mengatur tentang kepastian hukum bagi kontraktor. Dia memaparkan data bahwa investasi di sektor hulu migas memiliki peran besar dalam realisasi investasi tanah air. ”Mengacu pada data total realisasi yang dicatat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rerata realisasi investasi hulu migas periode 2015-2020 sekitar 26,75 % dari total realisasi investasi seluruh sektor ekonomi Indonesia,” paparnya.

Direktur Utama PHI Chalid Said Salim dalam sambutannya mengatakan bahwa tantangan bisnis dan operasional hulu migas semakin kompleks sehingga PHI terus melakukan upaya untuk menjaga keekonomian aset demi keberlangsungan operasi. Dan dalam rangka mencapai target produksi nasional 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (bscfd) untuk gas, dukungan dari Pemerintah sangatlah diperlukan, katanya.

”Alhamdulillah awal tahun ini kami mendapatkan persetujuan insentif untuk WK Mahakam, dan kami sedang mengajukan proposal insentif untuk PHSS dan PHKT. Usulan insentif ini dalam upaya meningkatkan cadangan migas dan diyakini akan mendorong realisasi investasi selama periode kontrak yang disertai multiplier effect bagi perekonomian nasional dan daerah”, pungkasnya.